Biaya Rapid Test Corona Membuat Sopir Truk di NTT Menderita
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rote Ndao menyatakan bahwa kebijakan surat keterangan bebas COVID-19 yang berlaku hanya tiga hari justru menghambat masuknya kebutuhan pokok ke Rote.
"Saya rasa perlu dikaji lagi masa berlaku surat keterangan bebas COVID-19 sehingga tak merugikan banyak pihak, seperti sopir truk yang membawa pasokan kebutuhan pokok ke pulau-pulau, seperti di Rote ini," kata Ketua Komisi A DPRD Rote Feky Michael Boelan.
Politisi partai Hanura ini juga mengaku tak setuju dengan kebijakan surat keterangan bebas COVID-19 yang berlaku hanya tiga hari tersebut, karena NTT sendiri adalah provinsi kepulauan.
Karena menurut dia jika antrean makin panjang dan lama, dengan cuaca yang belum tentu baik, akan membuat pasokan kebutuhan pokok ke pulau-pulau akan terhambat.
"Kalau cuaca buruk dan sopir-sopir antre lama dan setiap tiga hari harus lakukan rapid test berbayar, tentunya akan merugikan mereka. Jika hal ini dibiarkan pemerintah justru membuat jurang kemiskinan tambah dalam," tambah dia. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Para sopir juga khawatir jika setiap 3 hari mereka wajib ikut rapid test corona, kebutuhan pokok masyarakat bakal tertahan di pelabuhan.
Redaktur & Reporter : Adek
- Survei LKPI: Elektabilitas Melki-Johni Kalahkan Dua Rivalnya
- Jelang Pencoblosan, Melki-Johni Unggul di Pilgub NTT Versi Survei WRC
- Survei LPMM: Melki Laka Lena-Jhoni Asadoma Ungguli 2 Rivalnya
- Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Setinggi 5.000 Meter
- Bank Mandiri Segera Bergerak Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di NTT
- Musim Penghujan Dimulai, Awas Bencana Hidrometeorologi