JPNN.com 
Biaya Tindakan Kesehatan Publik Mahal, Mas Dradjad Mengusulkan Ini kepada Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad H Wibowo menyebut tindakan kesehatan publik (TKP) seperti lockdown hingga PPKM demi menekan penularan Covid-19 di Indonesia, tidak bisa dilakukan pemerintah terus-menerus.
Menurut dia, TKP memakan biaya besar dan mengganggu pendapatan rakyat yang penghasilannya harian.
"Tidak bisa melaksanakan TKP terus-menerus. Biaya besar dan masyarakat terganggu ekonominya. Terutama masyarakat kelas bawah," kata Dradjad saat diskusi Bikin Risol JPNN.com bertema Eropa Sudah Angkat Piala, Bagaimana Indonesia yang disiarkan di YouTube, Sabtu (24/7).
Menurut eks anggota Komisi XI DPR itu, pemerintah harus memikirkan solusi percepatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya menanggulangi pandemi.
Walakin, Dradjad menyadari vaksinasi bukan solusi final dan menyeluruh. Tetapi, langkah itu terbaik diterapkan di tanah air.
"Itu pilihan terbaik yang kita miliki," ucapnya.
Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu menuturkan bahwa vaksinasi dari beberapa studi mampu mengurangi tingkat kesakitan seseorang jika terjangkiti Covid-19.
Masih dalam studi, vaksinasi juga mampu mengurangi tingkat kematian akibat Covid-19.
Ekonom Senior Indef Dradjad H Wibowo menyebut kebijakan lockdown hingga PPKM tidak bisa dilakukan pemerintah terus-menerus.
- Kabar Duka, Ekonom Faisal H. Basri Meninggal Dunia
- Kemenkes Tiba-tiba Bicara Potensi Peningkatan Kasus Covid-19
- Indonesia Harus Antisipasi Aturan Bebas Deforestasi di Uni Eropa
- Akademisi UI Terbitkan Buku Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19
- Tanggapi Kekhawatiran soal Politisasi Bansos, Dradjad Wibowo PAN: Kewenangan Pemerintah
- Upah Nakes dan Dokter Satgas Covid Diduga Ditilap, Jokowi Diminta Turun Tangan
.jpeg)
