Biayai Pelaksanaan UN, Sekolah Terpaksa Utang

jpnn.com - NUNUKAN – Meski nyaris tanpa kendala, Ujian Nasional (UN) yang serentak dilaksanakan, Senin (14/4) nyatanya masih menyisakan sejumlah masalah. Seperti yang dialami 17 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Kabupaten Nunukan yang harus mengutang untuk membiayai penyelenggaraan UN di sekolah masing-masing.

Kepala SMAN 1 Nunukan Selatan yang juga Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Nunukan, Husin Manu mengungkapkan, kondisi ini sudah terjadi di tiga tahun terakhir pelaksanaan UN.

“Ini yang kita sayangkan. Teman-teman kepala sekolah menanyakan kepada saya mengenai hal ini. Kami di SMAN 1 Nusa juga mengalami hal yang sama. Jadi saya sampaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satunya penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan UN belum cair,” terang Husin kepada RADAR NUNUKAN (grup JPNN). Senin (14/4).

Saat ditanya soal tanggapan Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan terkait Dana BOS yang terlambat cair, Husin mengaku hanya mendapat jawaban belum pasti.

“Kami tidak tahu seperti apa, apa kendala dan sebagainya. Jelasnya kita semua menginginkan yang terbaik buat prestasi pendidikan kita, kemajuan pendidikan kita,” tukasnya.

Sekretaris Disdik Nunukan, Hasmuni mengatakan. Dana BOS di tiga tingkatan pendidikan salah satunya sudah cair, yakni tingkat Sekolah Dasar (SD).

“Sisa proses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),” kata Hasmuni.

Belum cairnya Dana BOS tingkat SMA dan SMK, kata dia, disebabkan adanya penundaan bantuan keuangan melalui Surat Gubernur Kalimantan Timur nomor 978/264/202-I/KEU tanggal 25 Maret lalu. Tertera dalam surat tersebut Dana BOS tingkat SMA dan sederajat di Nunukan mencapai Rp 239.188.000.000 dan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara).