Bibit-Chandra Dikesampingkan, Kejagung Siap Diperkarakan

Ditegaskan pula, deponeering yang diartikan sebagai pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, diambil setelah tim evaluasi dan pengkaji dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) mendapati dasar hukum dari putusan gugatan praperadilan di tingkat Pengadilan Tinggi. Dalam amar putusan PT tersebut menyebutkan, jika alasan sosiologis yang dipilih maka seyogianya deponeering-lah yang diambil kejaksaan bukan penerbitan SKPP.

Akhir pekan lalu, Anggodo lewat pengacara Bonaran Situmeang melayangkan surat ke Darmono, mempertanyakan kenapa kejaksaan mengeluarkan deponeering. Kubu Anggodo menilai, deponering merusak kepastian hukum. Pendapat serupa sempat dikemukakan anggota komisi hukum DPR RI yang juga lebih memilih agar kasus Bibit-Chandra dilimpahkan ke pengadilan. (pra/jpnn)