Bicara dengan Luhut Panjaitan, Benny Berjanji Bentuk Satgas Berantas Mafia PMI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Sindikasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi.

Ketua BP2MI Benny Ramdhani mengatakan pembentukan satgas itu akan dilakukan bertepatan peringatan HUT ke 75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020.

"Jika tidak ada halangan, 17 Agustus nanti kami akan bentuk satgas," kata Benny dalam diskusi Empat Pilar MPR kerja sama Biro Humas MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bertema "Perlindungan dan Pemberdayaan Purna-PMI", Jumat (10/7), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Benny menjelaskan dalam memberantas praktik mafia sindikasi penempatan PMI nonprosedural, BP2MI juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak.

Termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kementerian Ketenagakerjaan, BUMN, Polri dan TNI.

Saat kunjungan ke kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Benny pun mendapat dukungan penuh dari Luhut untuk memberantas sindikasi pengiriman dan penempatan PMI.

"Selain kementerian dan lembaga, kami juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ormas keagamaan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) untuk memerangi kejahatan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri," katanya.

Karena itu, kata Benny, BP2MI juga meminta dukungan dari pimpinan MPR dan Komisi IX DPR agar cita-citanya terlaksana.