Bicara di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB, Puan: Sekarang Saatnya Bertindak
Dia menegaskan isu ini menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Inter Parliamentary Union (IPU) yang merupakan forum parlemen negara-negara dunia.
“Sebagai Presiden Majelis IPU ke-144 di Bali, 20-24 Maret 2022 lalu, saya telah memimpin disepakatinya Deklarasi Nusa Dua terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ungkap Puan.
Dalam Deklarasi Nusa Dua, parlemen-parlemen negara dunia menegaskan komitmen untuk penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global, yaitu mencapai net zero emmissions.
Selain itu, jelas Puan, dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar US$ 100 milliar yang harus segera dipenuhi.
“Di tingkat regional, ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) juga mendorong kerjasama guna mewujudkan ASEAN Vision 2025 on Disaster Management,” sebutnya.
Puan menyatakan diperlukan bentuk kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata, untuk dapat menyentuh permasalahan inti. Permasalahan inti yang dimaksud yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup.
“Di mana industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Ini adalah suatu program pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.
Lebih lanjut, cucu Proklamator RI Bung Karno ini mengatakan parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen.
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.
- KPK Periksa Anggota DPR RI Maria Lestari
- PAN Minta Menhut Berhati-hati Soal Rencana Mengubah 20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan dan Energi
- DPR Sebut Penurunan Biaya Haji Bisa Memperbaiki Citra Prabowo
- Baper soal Pancasila ala Willy Aditya
- Anggota DPR Didik Melon Mulai Berjalan Kaki dari Jakarta ke Boyolali
- DPR: Segera Terbitkan PP Tentang Pengalihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto