Bicara di UIN Makassar, Ketua DPD RI Sebut Presidential Threshold Banyak Mudaratnya

Argumentasi mengenai presidential threshold disebut-sebut untuk memperkuat partai politik. Selain itu juga agar capres - cawapres terpilih punya kekuatan politik di parlemen.

Dengan begitu, presidential threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab parlemen yang kuat dikhawatirkan akan melemahkan sistem presidensial.

LaNyalla menyebut argumentasi itu sepertinya masuk akal. Tetapi bila dicermati konteksnya jelas bukan soal kuat atau lemahnya eksekutif versus legislatif, melainkan keseimbangan peran.

"Menguatkan sistem presidensial tidak berbanding lurus dengan penguasaan eksekutif di parlemen. Koalisi penguasa yang gemuk dan minim oposisi mengundang penyalahgunaan kekuasaan karena sulitnya check and balance," ujar LaNyalla.

Baca Juga: MA Cs Sudah Ditangkap, Lihat, Dikawal Polisi Bersenjata

Artinya, kata senator asal Jawa Timur itu, presidential threshold lebih banyak mudaratnya. Pertama, meski di atas kertas bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon, dalam praktiknya tidak seperti itu.

"Dalam pemilu yang lalu-lalu hanya bisa memunculkan dua pasang calon. Dampaknya, pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. Polarisasi ini tidak juga reda meski elite telah rekonsiliasi," tegas dia.

Presidential threshold dinilai LaNyalla juga mengerdilkan potensi bangsa. Sebab, banyak calon pemimpin kompeten yang tidak bisa dicalonkan karena ada aturan main seperti itu.