Bicara soal Ekonomi Syariah, Nono Sampono Pengin Pemerintah Cekatan soal Produk Halal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengingatkan semua pihak akan besarnya potensi keuangan di sektor syariah apa bila pemerintah menyeriusinya.

Menurut Nono, kebijakan pro-syariah bisa diakselerasi termasuk dengan mempercepat penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menerbitkan peraturan-peraturan ikutannya.

Nono menjelaskan Indonesia dengan 227 juta penduduk Muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktivitas. Halal bukan hanya yang dimakan, tetapi juga produk yang dipakai, cara berbisnis dan penyimpanan uangnya.

“Indonesia saat ini masih peringkat enam dunia untuk ekonomi syariah, masih kalah sama Malaysia. Peringkat satu diduduki Qatar,” ungkap Nono saat menerima kedatangan pengurus Halal Institute di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Nono menjelaskan, Eropa dan Amerika Latin yang mayoritas penduduknya non-Muslim justru memiliki market share produk halal sangat tinggi. Sebab, kata Nono, mereka juga menyiapkan diri sebagai destinasi wisata bagi warga dari negara-negara Muslim.

"Brazil sebagai contoh, penduduk Muslimnya kurang dari satu persen, tetapi produk halal mereka terbesar di kawasan Amerika Latin,” jelas Nono.

Karena itu Nono meminta semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 bisa terwujud dengan cepat. “Nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Selain itu, DPD melalui Komite IV akan segera meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk, terutama makanan dan minuman.