Bicara soal Presidential Threshold, Fadli Zon Kenang Masa Memimpin Rapat Paripurna

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlo Zon berbicara soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa partainya sejak dahulu menolak aturan tersebut.
Alasannya, aturan ini dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10)
"Jadi, kami termasuk yang pionor menolak RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya karena presidential treshold. Ini sejarah ni," kata Fadli Zon.
Dia lantas mengenang pada lima tahun lalu, saat RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan dalam sidang Paripurna DPR.
Fraksi Gerindra, lanjutnya, tidak setuju hingga melakukan walk out dari sidang tersebut.
"Saya pimpin sidang saya serahkan palu sidang kepada ketua DPR yaitu Pak Setya Novanto dan tiga dari lima pimpinan DPR juga walk out waktu itu," lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyatakan sejak dulu partainya telah menolak Presidential Threshold
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Jadi Ketua Dewan Pembina PARFI '56, Fadli Zon Sampaikan Komitmen untuk Industri Film
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa