Bicara soal Presidential Threshold, Fadli Zon Kenang Masa Memimpin Rapat Paripurna
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlo Zon berbicara soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa partainya sejak dahulu menolak aturan tersebut.
Alasannya, aturan ini dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Disposisi oleh Prodewa dan Total Politik bertajuk 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10)
"Jadi, kami termasuk yang pionor menolak RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya karena presidential treshold. Ini sejarah ni," kata Fadli Zon.
Dia lantas mengenang pada lima tahun lalu, saat RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan dalam sidang Paripurna DPR.
Fraksi Gerindra, lanjutnya, tidak setuju hingga melakukan walk out dari sidang tersebut.
"Saya pimpin sidang saya serahkan palu sidang kepada ketua DPR yaitu Pak Setya Novanto dan tiga dari lima pimpinan DPR juga walk out waktu itu," lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyatakan sejak dulu partainya telah menolak Presidential Threshold
- Ingin Judi Online Dipangkas Habis, Sahroni Minta PPATK Jemput Bola
- Raker dengan Komisi V DPR, Menteri Iftitah Sulaiman Paparkan Arah Kebijakan Kementrans
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- LCCM 2024 Digelar, Fadli Zon Soroti Pentingnya Museum sebagai Pusat Edukasi Budaya
- Eks Konjen RI di Karachi Dukung Fadli Zon Perjuangkan Dangdut jadi Warisan Dunia