Bicara Udara Dukung Penegakan Hukum Atasi Polusi di Jabodetabek

Beberapa hal yang didorong adalah transparansi data polusi, inventarisasi polusi menggunakan metode source apportionment, serta penerapan sistem peringatan dini untuk masyarakat.

Selain itu, Novita menekankan pentingnya penegakan hukum dan integrasi data polusi sebagai bagian dari kebijakan pengendalian yang lebih menyeluruh.

"Kami berharap kebijakan yang lebih terintegrasi dan transparan bisa mengoptimalkan penanggulangan polusi udara di kawasan urban," tambahnya.

Sementara itu, Edward Nixon Pakpahan, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, menyatakan bahwa kementerian berkomitmen untuk menangani masalah polusi udara dengan serius.

"Kami fokus untuk memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang merugikan ekonomi dan kesehatan masyarakat, seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," ungkap Nixon.

Nixon menambahkan, KLH sudah mengadakan kunjungan langsung ke pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang, untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian polusi udara.

"Kami akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari. Harapannya, Pemda bisa melaporkan tindak lanjut penegakan aturan ini secara berkala," tuturnya. (jlo/jpnn)