Bicarakan Film G30S/PKI, Hasto Dorong Rekonsiliasi
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mempersilakan masyarakat atau kelompok mana pun yang hendak menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Bahkan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mendorong masyarakat untuk terus mendalami sejarah bangsa melalui berbagai saluran.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, sah-sah saja bagi siapa pun yang mau menonton film G30S/PKI. Bahkan, Hasto hampir setiap tahun sekali menonton film garapan Arifin C Noer itu di era kekuasaan Orde Baru.
“Saya saja dulu setiap tahun menonton. Karena dulu itu namanya televisi hanya ada TVRI. Jadi diputarkan film itu (G30S/PKI, red), bahkan kepulan asapnya pun kita hafal," kata Hasto di Jakarta, Jumat (28/9).
Hasto menuturkan, G30S/PKI merupakan tontonan wajib setiap 30 September di era Orde Baru yang otoriter. Namun, katanya, Orde Baru juga melarang banyak buku, termasuk karya Bung Karno.
Ketika Orde Baru tumbang, pemerintahan awal reformasi di bawah Presiden BJ Habibie justru menghentikan pemutaran film berlatar tragedi 1965 itu. Spirit kala itu adalah untuk melihat sejarah secara jernih.
Hasto menambahkan, hal yang saat ini diperlukan justru film-film yang mengusung semangat persatuan. Sedangkan G30S/PKI dalam pandangan Hasto justru sarat narasi konflik.
Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, banyak hal yang bisa diangkat ke layar lebar sebagai tontonan, seperti kisah seputar Detik-detik Proklamasi, Sumpah Pemuda, atau Hari Santri dan 10 November. “Itu kan hal bagus karena bagaimana nation and character building itu sangat penting," ujarnya.
Selain itu, Hasto juga mengajak publik melihat sejarah Indonesia tidak hanya soal peristiwa 1965. Sebab, pemberontakan demi pemberontakan mengancam NKRI sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sampai hafal adegan-adegan di G30S/PKI lantaran film itu menjadi tontonan wajib di era Orde Baru.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas