Bikin Malu, Mobil Mewah Kok Pakai BBM Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan menerapkan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat saran dengan jumlah yang wajar.
Pembatasan akan dilakukan jika digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah tuntas untuk mencatat jumlah BBM yang disalurkan dan identitas pembeli.
Dari digitalisasi SPBU ini, akan diperoleh data pembelian BBM setiap konsumen SPBU Pertamina.
Dengan penerapan digitalisasi SPBU, data penyaluran BBM bisa dicatat dengan tepat, sehingga jumlah BBM bersubsidi yang disalurkan bisa dibatasi untuk setiap kendaraan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan, pembatasan dilakukan agar tidak ada pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
"Pemerintah terus mendorong agar digitalisasi pada 5.518 SPBU yang ada dapat tuntas untuk pengawasan penyaluran BBM secara umum," kata Siswanto dalam keterangannya, Selasa (25/8).
Saat ini, dari 5.518 SPBU yang ada, digitalisasi telah dilakukan di 2.902 SPBU di mana sebanyak 2.542 SPBU juga telah dilengkapi dengan perangkat electronic data capture (EDC).
Pembatasan BBM bersubsidi juga dilakukan PT Pertamina. Perusahaan pelat merah ini terus mendorong agar kelompok masyarakat mampu, seperti para pemilik mobil pribadi, tidak mengonsumsi BBM subdisi.
Pemerintah berupaya mengurangi jatah BBM bersubsidi agar mobil-mobil mewah tidak menikmati BBM yang diperuntukkan bagi kelompok ekonomi lemah
- Kejagung Diminta Masukkan Kerugian Masyarakat dalam Kasus Minyak Mentah
- Dirut Pertamina Minta Maaf ke Masyarakat: Kami akan Bekerja Lebih Baik Lagi
- Kualitas BBM Pertamina Diuji Ketat Sesuai Standar Ditjen Migas, Masyarakat tak Perlu Khawatir
- Proses Blending Bahan Bakar Diperlukan untuk Jaga Kualitas & Performa Mesin Kendaraan
- Tepis Anggapan Oplos BBM, Pertamina Beri Penjelasan ke Badan Perlindungan Konsumen
- Oplosan Blending