Bikin Twit Mention Jokowi, Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Urgensi Ibu Kota Baru RI di Masa Pandemi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fadli Zon mendorong pemerintah menunda ataupun membatalkan proyek pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur. Syahdan, dana untuk pembangunan ibu kota dialihkan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).
Fadli menyampaikan pendapat soal itu melalui akunnya di Twitter, guna merespons twit pengamat ekonomi Faisal H Basri. "Proyek ibu kota baru sudah seharusnya ditunda (dibatalkan),” ujarnya melalui akun @fadlizon yang disitat jpnn.com, Sabtu (25/4).
Wakil ketua DPR periode 2014-2019 itu menegaskan, tidak ada urgensi melanjutkan proyek pembangunan ibu kota baru RI di tengah pandemi virus corona saat ini. Wakil ketua umum Gerindra itu pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi merelokasi anggaran pembangunan ibu kota untuk menangani COVID-19.
Proyek ibukota baru sdh seharusnya ditunda (dibatalkan). Tak ada urgensinya dlm situasi skrg. Anggarannya difokuskan utk tangani Covid-19. @jokowi https://t.co/q7KeawkTIr — Fadli Zon (@fadlizon) April 25, 2020
"Anggarannya difokuskan untuk tangani COVID-19,” sambung Fadli dengan menautkan twitnya ke akun Presiden Jokowi di Twitter.
Sebelumnya Faisal Basri mengusulkan agar pemerintah menghentikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur demi memaksimalkan penanganan COVID-19. Mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, di antara proyek infrastrutur yang tidak mendesak adalah pembangunan ibu kota baru dan kereta cepat.
"Kalau kita krisis, tundalah apa yang bisa ditunda, tetapi ketua Bappenas katakan ibu kota (baru) jalan terus. Ini apa? Kereta cepat, itu kan proyek ngaco dan pembiayaan enggak jelas. Itu proyek properti," kata Faisal dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.(boy/jpnn)
Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Jokowi membatalkan proyek pembangunan ibu kota baru RI dan dananya dipakai untuk penanggulangan COVID-19.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel