BIN: Dampak Penolakan Pilkada 2020 Menurunkan Jumlah Pemilih
"Pandemi Covid-19 berpotensi menjadikan momentum kepala daerah untuk kampanye terselubung dengan politisasi Bansos," ungkap dia.
Selanjutnya, kata dia, BIN mengindentifikasi peta kerawanan Pilkada 2020 terkait upaya peretasan.
Bisa saja, hasil Pilkada 2020 melalui daring diretas. Kemudian memunculkan spekulasi tidak netralnya penyelenggara Pemilu.
"Isu peretasan berpotensi memunculkan spekulasi dan tidak netralnya penyelenggara pemilu yang ujungnya meningkatkan tensi politik," tutur dia.
Atas berbagai peta kerawanan tadi, BIN telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dengan penyelenggara Pemilu.
BIN juga turut melaksanakan pengawasan di lapangan, agar Pilkada 2020 berjalan lancar.
Kemudian, BIN juga melaksanakan pemutakhiran data, sosialisasi melalui media cetak, online, atau media sosial agar masyarakat patuh protokol kesehatan menuju Pilkada 2020.
"BIN juga mengimbau PWI sampai wartawan menciptakan berita sejuk demi mencegah gejolak di masyarakat," pungkasnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BIN menganggap maraknya narasi menolak pelaksanaan Pilkada 2020 membuat turunnya angka pemilih.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen di Indonesia
- Ingin Lebih Dekat dengan Masyarakat Luas, BIN Luncurkan Akun Resmi di Medsos
- Polisi Periksa Mobil Eks Anggota BIN yang Terbalik di Marunda
- Ciri-Ciri Mayat di Marunda, Ditemukan Kartu Anggota TNI-BIN
- Panglima TNI Menunjuk Letjen Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala BSSN
- Rapat Bareng Herindra, Yoyok Komisi I Minta BIN Tak Berpolitik di Pilkada 2024