BIN Harus Antisipasi Jangan Sampai Presiden Disadap Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran yang strategis. Lembaga telik sandi negara tersebut harus mampu menjadi garda terdepan mendeteksi ancaman bagi keberlangsungan negara.
Menurut Ketua Umum HMI Badki Jabodetabeka Banten, Zulkarnain Bagariang, sangat wajar jika kemudian muncul pro-kontra, saat Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai calon tunggal kepala BIN.
“Wajar muncul pro-kontra, karena Kepala BIN sangat strategis. Tapi karena itu merupakan hak prerogatif presiden, kemungkinan diterima DPR. Apalagi yang diajukan satu orang. Yang penting Kepala BIN ke depan dapat membawa perubahan lebih baik,” ujar Zulkarnain pada diskusi kebangsaan yang digelar Persaudaraan Muda Indonesia, Rabu (24/6).
Zulkarnain menilai, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Sutiyoso, saat nantinya resmi dilantik. Antara lain, harus melakukan reformasi secara menyeluruh. Sehingga BIN benar-benar berfungsi sebagai lembaga telik sandi yang mampu menjawab tantangan perkembangan jaman.
“Tantangannya, perlu dijawab misalnya dari segi teknologi. Presiden sebelumnya kan pernah disadap. Karena itu alat-alat di BIN harus diperhatikan. Jangan sampai ketinggalan dari negara tetangga,” ujarnya.
Tantangan lain, BIN menurut Zulkarnain, juga harus mampu berperan aktif menjaga stabilitas negara menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.
“Misalnya dalam Pilkada serentak, ini menyangkut bangsa. Karena seperti diketahui bersama, misalnya ada desakan (pilkada,red) ditunda. Ini memunculkan potensi kerawanan konflik. Di sini peran BIN perlu sangat berfungsi,” ujar Zulkarnain.(gir/jpnn)
JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran yang strategis. Lembaga telik sandi negara tersebut harus mampu menjadi garda terdepan mendeteksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gempa M 4,5 Guncang Malang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
- Sufmi Dasco dan Andre Rosiade Lepas 5.000 Pemudik Pulang Basamo Gelombang Pertama
- KPK Amankan Uang Rp 2,6 Miliar Saat OTT di OKU Sumatera Selatan
- Utut Bilang KontraS Pernah Diundang Bahas RUU TNI, tetapi Tak Hadir
- Keluarkan Kebijakan Kontroversial, Dedi Mulyadi Minta Maaf
- Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Berkolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi