BIN: HTI Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah," terang BG, sapaan akrabnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/5).
Dia menilai, HTI bukan gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan.
"Namun, gerakan politik," tambah pria 57 tahun itu.
BG menambahkan, HTI dilarang di banyak negara. Termasuk negara yang penduduknya mayoritas muslim.
"Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan," beber mantan Wakapolri itu.
Karena itu, BG menilai pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan kepentingan nasional.
Yakni, eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
- Versi Menko Polkam: Kenaikan Pangkat Teddy Tak Menabrak Aturan
- Kapolri Paparkan Persiapan Pengamanan Lebaran 2025 ke Budi Gunawan
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan
- Survei LPI: Budi Gunawan, Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Prabowo
- Purnatugas dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Jadi Anak Buah BG di Kemenkopolkam
- Organisasi Terlarang HTI Muncul Lagi, Ansor-Banser Desak Pemerintah Bertindak Tegas