BIN: HTI Bukan Ormas Islam, Tapi Gerakan Politik
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"HTI adalah gerakan transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem khilafah," terang BG, sapaan akrabnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (13/5).
Dia menilai, HTI bukan gerakan dakwah seperti ormas Islam kebanyakan.
"Namun, gerakan politik," tambah pria 57 tahun itu.
BG menambahkan, HTI dilarang di banyak negara. Termasuk negara yang penduduknya mayoritas muslim.
"Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan," beber mantan Wakapolri itu.
Karena itu, BG menilai pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan kepentingan nasional.
Yakni, eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan turut bersuara tentang polemik menyangkut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
- Hasil Survei LPI: Budi Gunawan Menteri Terbaik
- Ketua KPK Singgung Prabowo yang Tak Hadiri Undangan KPK, Begini Katanya
- Tak Hadiri Undangan KPK, Prabowo Utus BG, Begini Katanya
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- DPR Optimistis Desk Pilkada Kemenko Polkam Mampu Meredam Potensi Konflik
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online