BIN Sebut Demo Ditunggangi FY

JAKARTA - Pemerintah yakin demonstrasi anarkis Selasa (24/06) lalu tidak murni. Kepala Badan Intelijen  Negara Syamsir Siregar mengatakan pihaknya sudah mengindikasi dari aksi-aksi demo sebulan lalu.

     ”Ada rencana kendaraan berplatnomor merah milik pemerintah menjadi sasaran pembakaran dalam aksi unjuk rasa, itu sebulan yang lalu dan ternyata aksi pembakaran mobil tersebut terjadi sekarang,” ujar  Syamsir dalam rapat terbatas bidang Politik dan Keamanan di kantor Menkopolhukam, Jakarta Rabu (25/06). Selain Syamsir, rapat yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Laksamana ( pur) Widodo AS itu juga dihadiri panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Kapolri Jenderal  (Pol) Sutanto.

     Menurut Syamsir, ada seseorang  yang ikut mengkoordinir aksi-aksi demonstrasi yang mengatakan kepada dirinya secara pribadi bahwa akan terjadi chaos ( rusuh). ”Dia bilang ini pasti pak, cepat lambat pasti chaos,” kata Syamsir.

     Orang itu kini berada di luar negeri. ”Tak ada lagi di sini. Sudah pergi dia,” ujar Syamsir dengan logat bataknya yang kental. Yang jelas, menurut  purnawirawan mayor jenderal yang akrab disapa Opung itu, orang itu bukan pejabat.

     BIN belum bisa melakukan apa-apa karena saat itu belum ada bukti. Lagipula, tidak ada undang-undang intelijen yang mengatur tentang penangkapan orang yang diperbolehkan bagi aparat intelijen. Yang berwenang menangkap hanya institusi kepolisian. ”Nanti kalau pulang kita tangkap lah,” katanya. 

     Saat dikejar wartawan siapa namanya, Syamsir hanya menyebut inisial.” FY, inisialnya FY, sudah ya, nanti rebut lagi kayak yang dulu-dulu,” katanya. Kepala BIN memang beberapa kali sempat menyebut ada pihak-pihak yang ingin membuat keadaan kacau. Sebelumnya, mantan menteri disebut Kepala BIN ini sebagai dalang dari aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli yang merasa dituding malah ikut unjuk rasa turun ke jalan.

     Di tempat yang sama, Menko Polhukam Widodo AS menyatakan aksi unjukrasa yang diwarnai tindakan anarkis dan kekerasan sengaja diciptakan. ”Tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum,” kata Widodo.

Aksi tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum dan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pasal di KUHP.