Biro Keuangan Diajak Rapat Pilkada
Selasa, 10 November 2009 – 14:44 WIB
JAKARTA -- Untuk kelancaran pilkada di 246 daerah pada tahun depan, pada 25 Nopember 2009 mendatang akan digelar rapat koordinasi yang dihadiri pejabat dari Bagian Kesatuan Bangsa provinsi dan kabupaten/kota. Acara juga akan dihadiri unsur KPU, KPUD provinsi dan kabupaten/kota, panwas di semua tingkatan, serta Biro Keuangan provinsi dan kabupaten/kota.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri Tanribali Lamo mengatakan, Biro Keuangan juga hadir lantaran masih ada sejumlah daerah yang rencana pelaksanaan pilkadanya terhambat masalah dana. "Diharapkan setelah rapat itu nanntinya semuanya bisa klir. KPU klir, panwas klir, Biro Keuangan klir," harap Tanribali lamo di ruang kerjanya, Senin (9/11) malam.
Baca Juga:
Tanri menyebutkan, dari 246 daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan, 80 persennya pilkada digelar bulan Agustus dan September 2010. Saat ditanya apakah tidak lebih baik pilkada di tahun depan digelar serentak secara nasional karena toh 80 persen digelar di bulan Agustus dan September, Tanri menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke masing-masing KPUD.
Dia mengakui, bila dilakukan serentak akan bisa menghemat biaya. Namun, dia belum bisa menyebutkan berapa dana yang bisa dihemat. Katanya, saat ini Direktorat Bina Adminsitrasi Keuangan daerah (BAKD) Depdagri sedang menghitung berapa kiranya dana yang bisa dihemat bila pilkada dilakukan serentak secara nasional. "Karena dana yang dibutuhkan antardaerah berbeda-beda," ujarnya. (sam/JPNN)
JAKARTA -- Untuk kelancaran pilkada di 246 daerah pada tahun depan, pada 25 Nopember 2009 mendatang akan digelar rapat koordinasi yang dihadiri pejabat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Diskusi dengan Kemenkeu, Kementrans Menjajaki Skema Kerja Sama Badan Usaha
- Perihal Film Layar Lebar “Janji Senja”, Brigjen TNI Antoninho: Kisah Inspiratif Seorang Gadis Maluku
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- Wujudkan Pembangunan Berkeadilan, DPD RI Dapil Kaltim Siap Bersinergi dengan Pemprov Kaltim
- Penjelasan Tim Hukum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Perihal Merek dan Logo PITI
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG