Birokrasi dan Pertanahan Hambat Investasi
Rabu, 06 Juli 2011 – 17:34 WIB

Birokrasi dan Pertanahan Hambat Investasi
JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan masih banyak kendala untuk mewujudkan rencana pembangunan seperti sudah tertuang dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Presiden menerima laporan lengkap terkait kendala-kendala itu langsung dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). SBY juga meminta agar rencana investasi dalam MP3EI harus terus dikawal. Karena MP3EI disebut sebagai induk segala master plan, yang meliputi investasi jangka menengah hingga jangka panjang. SBY pun meminta seluruh pihak terkait MP3EI untuk fokus mengatasi pembangunan infrastruktur.
Kendala-kendala itu antara lain lambannya birokrasi, kelistrikan, dan pertanahan. Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, SBY menginstruksikan seluruh jajaran menteri, gubernur, bupati/walikota, dan lembaga non pemerintah untuk mengatasinya secara lebih serius lagi.
‘’Saya dapat laporan dari UKP4, masih ada terjadi kelambanan dalam birokrasi kita. Saya tidak bisa beri toleransi lagi, saya minta untuk segera diselesaikan penghambat itu karena kita sedang lakukan perluasan dan pengembangan ekonomi,’’ kata SBY saat membuka rapat khusus MP3EI di Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/7).
Baca Juga:
JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan masih banyak kendala untuk mewujudkan rencana pembangunan seperti sudah tertuang dalam
BERITA TERKAIT
- Wamen Investasi: Danantara Akan Percepat Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi
- Punya 47 Cabang, Titik Koma Berbagi Pengalaman di Tengah 'Red Ocean' Industri Kedai Kopi Indonesia
- Kinerja 2024 Moncer, LRT Jabodebek Siap Tingkatkan Pelayanan
- Amaterasun Meluncurkan Produk Sunscreen Seringan Air
- Efisiensi Anggaran, Legislator PKB Usul Gedung DPR di Jakarta, Tak Pindah ke IKN
- Komisi VI DPR Terpukau Inovasi Bata Interlock Presisi SIG, Dorong Perluasan Pasokan ke Pasar Nasional