Birokrasi Direformasi, Kepala Daerah Rawan Dibui

JAKARTA - Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di daerah yang digadang-gadang mulai 2012 mendatang, diperkirakan bakal mengancam posisi kepala daerah (kada). Pasalnya, dari delapan area perubahan yang menjadi target pelaksanaan reformasi, salah satunya tentang transparansi pengelolaan keuangan oleh kepala daerah.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Herry Yana Sutisna di kantornya, Jumat (20/5), menyatakan, bila kepala daerah tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, maka penjara menjadi taruhannya. "Bukan tidak mungkin dengan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menyebabkan banyak kada yang masuk penjara. Terutama bagi kada yang suka menggunakan dana APBD sesuka hatinya," katanya.

Menurutnya, kekhawatiran bakal banyak kepala daerah masuk penjara itu bukannya tanpa alasan. Sebab dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan anggaran di daerah sangat parah. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan keuangan daerah yang mendapatkan opini disclaimer.

"Hanya belasan persen daerah yang mendapatkan opini baik. Lebihnya buruk, ini akan membahayakan posisi kepala daerah nanti saat pelaksanaan reformasi birokrasi. Apalagi jika tidak mau tertib dalam pengelolaan keuangan," tandasnya.