Birokrasi Direformasi, Kepala Daerah Rawan Dibui

Dia pun menyatakan keprihatinannya pada daerah yang masih menganggap remeh dengan masalah akuntabilitas keuangan. Dari temuan BPK, penyelewengan keuangan yang paling banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

"Ini bisa terjadi karena banyak pejabat di daerah tidak tahu bagaimana mengelola administrasi keuangan, atau bagaimana mekanisme penggunaan dan pengeluaran anggaran. Akibatnya, negara mengalami kerugian. Itu sebabnya, para pegawai pengelola keuangan harus diberikan pengetahuan dan bimtek tentang anggaran," tandasnya. (Esy/cha/jpnn)