Birokrasi Jadi ATM Parpol

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menopang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jika tidak, Menpan akan mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan para menteri.

“Presiden harus memberikan support penuh pada Menpan. Tugas mengubah mental aparatur dan menata birokrasi sangatlah berat. Kalau SBY lepas tangan, menteri-menteri lainnya akan semaunya dan ogah melakukan reformasi,” kata Eko Prasojo, pakar administrasi UI di Hotel Sahid, Selasa (13/4).

:TERKAIT Lanjutnya, penolakan para menteri ini karena dihadapkan dengan politik/kekuasaan dan ATM birokrasi. Saat ini birokrasi Indonesia semakin terkooptasi dan terintervensi oleh parpol yang menyiapkan kemenangan pemilu bagi partainya. “Birokrasi menjadi sumber ATM bagi parpol. Tingginya intervensi politik inilah yang menyebabkan gangguan pada kinerja birokrasi,” tegas Eko.

Karena itu, tambahnya, system politik dan hukum harus direformasi total. Harus ada batasan antara pejabat karir dan pejabat politik di pusat maupun daerah. Hal ini untuk membatasi pejabat politik dalam birokrasi.