Birokrasi Masih Sulit Netral

JAKARTA--Masih adanya keterlibatan PNS dalam setiap agenda pilkada, menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo karena tidak netralnya birokrasi. Akibatnya, nasib PNS bisa diombang-ambing mengikuti keinginan pimpinan daerah."Birokrasi harusnya netral dan terhindar dari kepentingan-kepentingan pihak tertentu," ujar Eko di Jakarta, Kamis (1/3).

Diakuinya, dalam praktik di lapangan, hal ini tidak mudah dilakukan. Untuk itu, peraturan-peraturan kepegawaian yang ada harus mendukung terciptanya netralitas PNS secara optimal.

"Dalam konteks inilah, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN layak melakukan analisis kebijakan publik terhadap peraturan-peraturan di bidang kepegawaian," tuturnya.

Guru besar UI ini pun meminta agar pejabat pembina kepegawaian menegakkan netralitas PNS di instansi pusat dan daerah, sehingga pegawai dapat melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.