Birokrasi Pengurusan Pensiun Dipangkas Dengan KPE

Sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengungkapkan, sistem penerbitan SK pensiun perlu diubah. Pasalnya, banyak para pensiunan yang dirugikan karena tidak menerima uang pensiunnya hingga berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan.

Dia menyarankan, agar tidak semua SK pensiun ditandatangani presiden. Presiden cukup menandatangani SK pensiun bagi pegawai golongan IVC ke atas. IVB ke bawah cukup ditandatangani MenPAN&RB serta Kepala BKN. (Esy/jpnn)