Birokrasi Rusak karena Pilkada

Terakhir, penggunaan APBD oleh calon incumbent saat pilkada. Politisasi alokasi APBD tidak terhindarkan. Implikasi paling berat adalah mengakibatkan alokasi APBD yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hambatan berikutnya menyangkut eksistensi provinsi. Satu hal yang dipersoalkan dari pemerintah provinsi adalah posisinya yang kurang jelas. Informan mempersoalkan kejelasan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepala daerah otonom.

Kemudian, keluhan lainnya berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pilkada provinsi yang mahal. Pesta demokrasi yang bisa menyedot biaya ratusan miliar itu dinilai sebuah langkah pemborosan.

Selanjutnya, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (PNS daerah). Rendahnya kapasitas dan kompetensi PNS daerah menimbulkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Daerah menilai urusan pemerintah yang didelegasikan kepada daerah tidak dapat diikuti oleh kompetensi SDM yang menjalankan kebijakan tersebut.