Birokrat Sengaja Minta Pelicin demi Loloskan Izin

JAKARTA - Guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Romli Atmasasmita, mengungkapkan, tidak sedikit birokrat dan aparat penegakan hukum yang sengaja menjalin kontak dengan masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Menurutnya, kontak paling sering terjadi antara aparatur negara dengan masyarakat adalah dalam hal mengurus perizinan usaha.

Romli mengatakan, sesuai aturan sebenarnya pengurusan perizinan bisa mudah dan murah jika aparat bekerja sesuai dengan aturan. "Tapi, faktanya seringkali birokrat mempersulit keluarnya perizinan dengan maksud supaya pemohon mengeluarkan uang pelicin," kata Romli  dalam siaran pers Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminal Indonesia, Selasa (19/3).

Ditambahkannya, kondisi seperti inilah justru membahayakan birokrat dan masyarakat pemohon. Romli menjelaskan, sikap buruk aparatur itu menjadi masalah hukum.

Ia mencontohkan kasus Buol yang menyeret pengusaha Hartati Murdaya. "Padahal, untuk melihat kasus ini sangatlah sederhana, kalau Bupati Buol tidak meminta, tentu kasus ini tidak akan pernah ada," ulasnya.