Bisa Bebas Banjir 50 Tahun Lagi

"Penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga siap beradu konsep dengan pihak mana pun terkait masalah banjir Samarinda," tegasnya.

Hanya saja, ia menilai pemerintah daerah belum ada niatan sungguh-sungguh untuk menangani banjir secara menyeluruh. Saat ini pemkot dan pemprov jalan sendiri-sendiri. Jika anggaran kendalanya, Tribuana menyarankan agar pemkot dan pemprov duduk satu meja sharing anggaran. Sebab pemprov tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena pusat pemerintahan dan ibukota provinsi berada di Samarinda.

"Kalau gubernur dan wali kota sepakat menangani banjir secara serius, anggarannya bukan hanya APBD kota dan provinsi, tapi juga bisa lewat APBN atau sumber lain. Nah sekarang kita mau lihat keseriusan itu. Jika hanya diserahkan ke pemkot, jelas tidak bisa dan tentu banjir akan terus mengancam," tambahnya. Ia berharap di tangan wali kota baru Syaharie Jaang, penanganan banjir Samarinda bisa lebih sejalan dengan Pemprov Kaltim.(ibr)