Bisa Jadi Beginilah Pembagian Peran di Kasus Ratna Sarumpaet

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Posko Relawan Rakyat (Pos Raya) Ferdinandus Semaun menilai drama yang dipertontonkan Ratna Sarumpaet dengan berbohong karena mengaku sebagai korban penganiayaan bisa dikategorikan kejahatan kemanusiaan. Menurutnya, drama bohong bergaya korban alias playing victim ala Ratna itu telah memecah konsentrasi pemerintah dan semua elemen bangsa yang sedang menghadapi bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Tujuannya, kemungkinan untuk mengganggu konsentrasi agar korban gempa tidak ditangani dengan baik, sehingga mudah digoreng untuk menciptakan instabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah dan institusi negara lainnya," ujar Ferdinandus di Jakarta, Kamis (4/10).
Ferdinandus juga meyakini drama yang mengemuka bukan teater monolog dengan pemeran tunggal Ratna Sarumpaet. Dia menduga ada banyak pihak terlibat dalam kasus Ratna namun masing-masing memiliki peran berbeda.
Ratna, ujar Ferdinandus, berperan sebagai korban pengeroyokan. Selanjutnya ada pihak yang berperan mendistribusikan fotonya melalui media sosial guna mengagitasi dan memprovokasi masyarakat.
Selanjutnya, ada yang berperan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan institusi negara lainnya dengan menggoreng pengakuan Ratna sebagai korban penganiayaan. Hingga akhirnya ada yang berperan menjadi sosok super yang dipersepsikan sebagai figur paling dibutuhkan untuk mengatasi kekacauan yang ada.
"Mirisnya, semuanya itu terkesan melibatkan calon presiden Prabowo Subianto dan tim pemenangannya," pungkas Ferdinandus.(gir/jpnn)
Ratna Sarumpaet diduga bukan pemeran tunggal dalam kasus kebohongan dan hoaks yang bermula dari lebam-lebam di wajahnya akibat operasi plastik.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Heikal Safar Apresiasi Prabowo yang Memilih Aktivis HMI untuk Jabatan Penting di Pemerintahan
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Disebut Mau Tiru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget
- FKPMI Menilai Menteri Karding Lamban Mengurus Masalah PMI
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi