Bisa jadi Cawapres Jokowi Juga Akan Ditunjuk Megawati
Cawapres Jokowi juga harus orang nasionalis
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menggunakan hak prerogatifnya mencalonkan kembali petahana Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Keputusan itu dibacakan Megawati saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Bali, beberapa waktu lalu. Namun, Megawati tidak sekaligus memutuskan dan mengumumkan siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah menduga Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk siapa cawapres yang akan menjadi pendamping sang petahana.
“Saya juga menduga bahwa artinya cawapres akan diputuskan dengan hak prerogratif ketua umum. Karena ini ada di AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga PDI Perjuangan),” kata Basarah di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).
Menurut Basarah, Rakernas hanya membahas kriteria yang dianggap cocok untuk mendampingi Jokowi. Basarah mengatakan, PDI Perjuangan consern kepada ideologi pemimpin bangsa yang diwakili presiden dan wapres.
“Karena presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, ideologi nasionalismenya harus clear dulu,” ujar dia.
Basarah menambahkan, cawapres Jokowi juga harus orang nasionalis. Menurut dia, nasionalis pastilah religius karena nasionalisme Indonesia adalah Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan.
“Jadi menyebut orang nasionalis di Indonesia sudah pasti nasionalis religius,” ungkap Basarah.
Menurut Basarah, Rakernas hanya membahas kriteria yang dianggap cocok untuk mendampingi Jokowi.
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub