Bisa jadi Cawapres Jokowi Juga Akan Ditunjuk Megawati
Cawapres Jokowi juga harus orang nasionalis
Dia menambahkan, visi kenegaraannya harus clear dalam membangun tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
“Tidak boleh ada orang atau kelompok golongan di Indonesia yang merasa tidak dilindungi negara ketika merasa terancam. Karena janji negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya.
Kemudian, menurut Basarah, cawapres juga harus mampu mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lalu bisa menjaga perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.
“Jadi tujuan bernegara cawapres harus clear sesuai alinea keempat UUD 45,” katanya.
Syarat lainnya adalah elektoral. Artinya, kata dia, cawapres Jokowi adalah figur yang bisa menambah elektabilitas, bukan malah menurunkan. Dia mengatakan, saat ini PDI Perjuangan tengah mencari dan melakukan survei terkait cawapres ini. “Ada 12 lebih (nama), cek saja,” katanya.
Selain itu, ujar dia, yang tak kalah pentingnya adalah efek chemistry-nya dengan Jokowi. Menurut dia, karena capres dan cawapres adalah dwi tunggal, maka keduanya harus bisa menyatu.
“Kami juga sedang mencari figur yang punya chemistry dengan Pak Jokowi. Karena nanti user-nya Pak Jokowi,” katanya.
Dalam proses mencari siapa sosok cawapresnya, menurut Basarah, PDI Perjuangan menghormati kalau Jokowi membentuk tim khusus. Namun, hasil akhirnya nanti tetap diputuskan Jokowi dan ketua-ketua umum partai politik.
Menurut Basarah, Rakernas hanya membahas kriteria yang dianggap cocok untuk mendampingi Jokowi.
- Dukungan Anies untuk Pram-Rano Bakal Berdampak Signifikan
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub