Bisnis Plasma Darah di PMI Dipertanyakan
![Bisnis Plasma Darah di PMI Dipertanyakan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/05/12/petugas-laborat-menunjukkan-proses-pemilahan-plasma-darah-menggunakan-perangkat-elektronis-canggih-di-unit-laboratorium-pmi-foto-destyan-sujarwokoantara-61.png)
jpnn.com, JAKARTA - Dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) turut menyeret bisnis plasma darah yang disebut bernilai triliunan rupiah. Bisnis itulah yang diduga menjadi salah satu penyebab konflik.
Ketua PMI Jakarta Utara Rijal Kobar mengatakan sebenarnya tidak ada yang mengetahui soal bisnis plasma darah di PMI. Bahkan, PMI kota dan kabupaten tidak mengetahui hal tersebut.
"Soal bisnis plasma darah ini malah dari kubu Sudirman Said yang mengungkap. Entah apakah mau mempertahankan bisnis itu," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (15/12).
Terkait bisnis Plasma Darah PMI ini, justru muncul dalam salah satu akun di Youtube yang pernah mengundang Sudirman Said sebagai narasumber.
"Mereka mungkin merasa ada yang ingin merebut. Kalau tidak salah di akun Hersubeno Point munculnya, disebut nilainya triliunan rupiah" jelasnya.
Menurutnya, soal bisnis plasma darah sebagai Ketua PMI Jakarta Utara justru minim informasi. Sepertinya itu soal darah yang kedaluarsa. Bukan darah yang masih layak didonorkan.
"Ini saya sama sekali tidak tahu, ya, lihat saja di akun kubu mantan Sekjen PMI Sudirman Said. Ada, kok," ungkapnya.
Yang pasti, PMI membutuhkan regenerasi karena Jusuf Kalla sudah tiga periode. Dampak dari terlalu lama memimpin PMI membuat orang sekeliling pimpinan bisa melakukan hal tidak baik.
Palang Merah Indonesia (PMI) membutuhkan regenerasi karena Jusuf Kalla sudah tiga periode.
- 37 PMI Dideportasi dari Malaysia, Keluhkan Perlakuan Buruk di Tahanan
- Jenazah Victor Maruli Korban Penembakan di Malaysia Tiba di Kualanamu
- BP3MI Kawal 150 PMI yang Dideportasi dari Malaysia
- Bahas Polemik LPG di Istana, Bahlil Dapat Wejangan dari Jusuf Kalla
- Bank Mandiri Catat Transaksi Remitansi Tembus Rp 2 Triliun hingga Akhir 2024
- Komisi IX DPR RI Soroti Penembakan PMI di Malaysia, Perlu Dilakukan Perbaikan Perlindungan