Bivitri Terganggu Kaum Intelektual Diam Melihat Kesalahan Penyelenggaraan Negara
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti merasa terganggu ketika para intelektual hukum memilih diam dan enggan bersuara untuk menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman oligarki dan dinasti politik.
Bivitri Susanti mengatakan itu saat menjadi pembicara diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11) bertema Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik.
"Saya terganggu banyak orang pintar khususnya orang hukum, tetapi masih bisa diam saja melihat ada yang salah luar biasa dalam penyelenggaraan negara belakangan ini," kata dia, Selasa.
Bivitri mengatakan para intelektual seharusnya tidak perlu khawatir dicap mendukung bakal capres-cawapres tertentu ketika bersuara demi mewujudkan demokrasi yang sehat.
"Logika moral dulu. Nanti, siapa pun yang dipilih, terserah. Mau memilih atau tidak juga hak, tetapi dari pagi-pagi ini punya kekhawatiran bersikap karena tidak mau dicap salah satu pendukng calon, ini demokasi kita bahaya," kata Bivitri.
Adapun, tokoh yang hadir dalam diskusi ialah para pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, dan Refly Harun.
Diskusi yang sama juga dihadiri peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga budayawan Romo Magnis Suseno.
Dia meminta semua pihak untuk berani menggunakan kompas moral dengan mengatakan penyelenggaraan negara yang keliru dijawab salah.
Bivitri Susanti merasa terganggu melihat fakta yang berkaitan dengan para intelektual. Apa itu?
- Refly Harun Disorot karena Kritik Pemerintah Tanpa Solusi
- Doli Usul Pembentukan Omnibus Law UU Politik, Diharapkan Sah Pas Awal Pemerintahan Prabowo
- Hasil Survei Edelman: 73 Persen Masyarakat Indonesia Lebih Suka Beli Produk Lokal
- Stabilitas Politik dan Keamanan Menentukan Keberhasilan Pemerintahan Prabowo
- Refly Harun Dukung Pengarahan Prabowo ke Jajaran Menterinya, Singgung Jokowi
- Refly Harun: Ahmad Luthfi Didukung Penguasa, Polri Harus Netral di Pilkada Jateng