BK DPR Terima Kunjungan Delegasi Partai Buruh Australia

jpnn.com, JAKARTA - Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan penasehat dan tenaga ahli Partai Buruh Autralia.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI Indra Pahlevi yang mewakili Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI menjelaskan peran BK DPR sebagai supporting sytem Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Indra menjelaskan, sebagai supporting system Dewan, BK DPR RI memiliki lima unit kerja yang memiliki fokus berbeda, yakni Pusat Penelitian, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Pusat Kajian Anggaran, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Pusat Perancangan Undang-Undang.

“Supporting system di DPR merupakan badan yang independen, kami melayani semua Anggota DPR dari berbagai partai. Tugas yang dilakukan secara umum adalah menyiapkan tugas keahlian, baik kelembagaan maupun individu dari Anggota. Kami juga ikut memformulasi kebijakan penyusunan undang-undang dan Anggaran DPR,” jelas Indra kepada delegasi Partai Buruh Australia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

Dia juga menjelaskan tahapan penyusunan UU. Pertama, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan UU.

Kedua, Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif.

“Kalau ada usul inisiatif dari DPR, Badan Keahlian bertugas untuk menyiapkan naskah akademik yang melibatkan Komisi ataupun Badan Legislasi,” jelasnya.

Ketiga, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) terdiri dari dua tingkat pembahasan.