BK Harus Berani Buka Absensi Anggota Dewan

Lebih lanjut Marzuki menerangkan, Badan Kehormatan (BK) DPR yang bertanggungjawab terhadap etik anggota dewan bisa melakukan cek secara fisik, apakah orang yang absen pada saat rapat ada di dalam ruangan atau tidak. "BK bisa cek secara fisik apakah orang absen ada di dalam ruangan. Itu kewenangan BK menyangkut etik," terangnya.

Karena itu Marzuki mengharapkan, BK harus berani membuka data absensi sidang-sidang di DPR, termasuk sidang di komisi dan paripurna. BK sambungnya harus menyampaikannya ke publik.

Pasalnya menurut Marzuki, pimpinan DPR selalu diminta masyarakat untuk berani membuka mengenai tingkat kehadiran anggota dewan. Marzuki mengaku berani membukanya, namun sayangnya itu bukan menjadi kewenangannya.

"Kalau saya berani, tapi kewenangannya ada di BK. Maka saya minta BK merespon keinginan publik yang ingin melihat aktivitas anggota dewan," kata Marzuki.