BK Panggil Seskab Dipo Alam

Julian tidak memastikan apakah pertanggungjawaban akan sampai pada menteri jika memang dugaan permainan anggaran tersebut dilengkapi bukti kuat. Dia hanya menegaskan bahwa akan ada penyelidikan secara hukum. "Penyelidikan secara hukum tentu ada. Secara internal tentu juga akan dilakukan kalau ada indikasi kuat, ada temuan penyimpangan atau sesuatu di luar prosedur," terangnya.

Doktor ilmu politik lulusan Hosei University itu menuturkan, saat ini evaluasi kinerja terhadap jajaran menteri tetap dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Tapi, aduan adanya permainan anggaran di kementerian itu belum tentu menjadi salah satu indikator penilaian. "Semua harus kembali kepada fakta, bukti, dan kenyataan. Tidak bisa didasarkan pada dugaan-dugaan," tegasnya.

Sementara itu, Menkop dan UKM Syarif Hasan yang merupakan menteri berlatar belakang parpol meminta Dipo membuka nama staf khusus menteri yang diadukan PNS di kementerian. "Kalau memang ada, ya dibuka saja," ujarnya. Namun, dia menegaskan praktik semacam itu tidak terjadi di kementerian yang dipimpinnya. (pri/fal/c5/agm)