BK Terkesan Lindungi Pemeran Video Porno DPR

Kemudian sambung Desmond, kasus penghilangan ayat tembakau yang melibatkan salah satu anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI ternyata juga tidak jelas keputusannya

Desmond menerangkan, apa yang terjadi pada sidang paripurna DPR pada hari ini yang menyangkut masalah keputusan mengenai pelanggaran kode etik maka dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya dan solusi yang berbeda antara fraksi yang mempunyai wakil di BK dan yang tidak mempunyai wakil di BK.

"Sebagai contoh kecepatan BK DPR memproses kasus dari Anggota DPR yang fraksinya tidak mempunyai wakil di BK DPR. Misalnya dalam kasus sakitnya Widjono Hardjanto dari fraksi Partai Gerindra, BK tidak pernah memanggil atau mendatangi Widjono Hardjanto untuk dimintai keterangan secara langsung. Tanpa klarifikasi teradu ini, BK langsung memutus kasusnya," terang dia.

Dalam kasus sakitnya Sukur dan video porno menurut Desmond, BK gagal bekerja secara efektif dan efisien. BK juga tidak dapat berlaku imparsial dan adil. "Dengan mengulur-ulur waktu untuk memutus kasus keduanya, sebenarnya BK 'memenjarakan' para teradu dalam citra buruk di mata publik," kata dia.