BKD Jadi Pintu Pengaduan Honorer K1

Komisi II, lanjut politisi PDIP ini, sudah mengusulkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menjadi pintu masuk pertama bagi para pengadu. Dengan demikian mereka tidak perlu jauh-jauh ke pusat untuk mengadukan nasibnya atau melaporkan data yang dianggap palsu.

"BKD itu paling banyak bersentuhan dengan honorer, jadi sebaiknya BKD yang ditunjuk sebagai penampung pertama saja. Setelah itu baru diajukan ke pusat untuk ditelaah lebih lanjut. Tapi kita lihat saja, apakah pemerintah (Kementerian PAN&RB, BKN, dan BPKP) setuju atau tidak," tandasnya.

Untuk diketahui dari 72 ribu honorer K1 yang diuji publik, yang dinyatakan lolos pemeriksaan QA ada 52 ribu orang. Sisanya masih dalam tahap kajian. (Esy/jpnn)