BKD Maluku Utara Harus Bertanggung Jawab

jpnn.com - TERNATE -- Pengumuman hasil seleksi CPNS jalur Honorer Kategori 2 (K2) yang munculkan gejolak  di beberapa wilayah di Maluku Utara (Malut) mengundang perhatian sejumlah pihak.

Akademisi Unkhair Ridha Ajam mengatakan, gejolak ini mengindikasikan ketidakberesan rektrutmen honorer K2. Menurut Ridha, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dengan kekisruhan saat ini.

"Ini akibat permainan antara SKPD dan BKD yang dilakukan sejak awal. SKPD berupaya menambah jumlah honorer, ini biasanya tanpa sepengetahuan bupati. Akibatnya banyak yang protes terhadap hasil seleksi," ujarnya.

Selain itu, kata Ridha, pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB juga tidak memperhitungkan dari awal terkait mekanisme atau kriteria kelulusan.

"Pihak KemenPAN-RB tidak melakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap honorer, misalnya tentang masa kerja atau pengabdian. KemenPAN-RB hanya memakai passing grade hasil tes tertulis. Jadi siapa yang mengikuti tes dengan baik, merekalah yang berpeluang lolos," ungkapnya.

Ridha yang juga Direktur I Konsorsium Makuwaje ini lantas mengatakan kepala daerah seharusnya bersikap tegas terhadap masalah ini.

"Jika ada dugaan manipulasi honorer K2, maka bupati atau wali kota harus menindak kepala BKD serta pimpinan SKPD yang terlibat dalam memanipulasi data honorer," tandasnya. (tr-01/fai)