BKD Pintu Masuk Mafia Honorer

JAKARTA - Rapat kerja (raker) Komisi II DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kemarin (5/6) menyoroti mafia perekrutan PNS. Pada saat pengangkatan honorer kategori 1/K1 memasuki detik-detik akhir, pemerintah meminta waktu tambahan dua bulan lagi. Selain itu, DPR mengungkap adanya mafia di balik penetapan honorer K1.

Dugaan adanya mafia yang bergentayangan tersebut dipertegas oleh penelusuran anggota Komisi II Malik Haramain. Dia membeberkan, pintu masuk mafia honorer itu adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah). "Para mafia itu tidak lain adalah bupati, wali kota, kepala dinas, hingga anggota DPRD," kata Malik dalam raker.

Politikus asal dapil Jawa Timur II tersebut menjelaskan, indikator peredaran mafia itu muncul karena sampai saat ini masih banyak data honorer K1 yang belum klir. Salah satu kriteria honorer K1 adalah honorer yang digaji APBN/APBD.

Dalam pertemuan kemarin, Kemen PAN-RB memaparkan, sampai saat ini ada ribuan tenaga honorer K1 di 203 instansi pemda yang belum klir. Yang dimaksud status belum klir itu adalah uji publik dari tenaga honorer K1 di 203 instansi tersebut masih dipersoalkan masyarakat hingga pejabat pemda setempat. "Padahal, pendataan dan verifikasi itu dilakukan sejak 2010, kok sampai sekarang masih diprotes," kata politikus PKB tersebut.