BKF: BBM Tak Naik, Bisa Rugi Rp 6 Triliun

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bila dalam tahun ini pemerintah tidak segera mengambil kebijakan terkait subsidi BBM, diperkirakan bisa menimbulkan kerugian hingga Rp 6 triliun. Angka ini merupakan hasil dari asumsi kenaikan kebutuhan BBM subsidi yang melebihi kuota anggaran yang ada.

Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/3), Bambang menjelaskan bahwa dalam asumsi makro APBN 2011, ditetapkan harga minyak Indonesia (ICP) adalah USD 80 per barel. Sedangkan saat ini menurutnya, harga minyak kian melonjak naik hingga menyentuh level USD 113 per barel.

"Kalau tidak dilakukan pembatasan sama sekali tahun ini, saya ambil patokan sampai USD 90 per barel (misalnya), maka bisa ada potensi kehilangan penghematan Rp 4 triliun sampai Rp 6 triliun," kata Bambang.

Lantaran pemerintah belum berniat untuk merubah asumsi makro APBN 2011, maka melonjaknya kebutuhan anggaran untuk BBM subsidi, diharapkan bisa tertutupi dari cadangan resiko fiskal yang sudah disiapkan. "Juga melalui penghematan anggaran. Saya lupa, berapa nilai cadangan resiko fiskal. Tapi kita harap, berapapun bisa kita dapatkan dari penghematan, untuk menambal subsidi tadi," kata Bambang lagi.