BKF Pastikan Cadangan Dana Subsidi Cukup

JAKARTA - Pemerintah memastikan, pembatalan pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini serta risiko fiskal subsidi listrik, tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, pembatalan konsumsi BBM bersubsidi akan berimplikasi pada lonjakan konsumsi di atas kuota yang ditetapkan. "Tapi, bantalan (dana cadangan risiko fiskal, Red) kita cukup," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/10).

Sebagaimana diketahui, tanpa adanya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, konsumsi BBM sepanjang 2010 diperkirakan bakal mencapai angka 38,5 juta kilo liter (KL) atau 2 juta KL di atas pagu yang ditetapkan sebesar 36,5 juta KL. Hitungan BKF menunjukkan, dengan asumsi harga minyak dan nilai tukar Rupiah yang sama, maka tiap kenaikan konsumsi BBM bersubsidi 1 juta KL butuh tambahan subsidi Rp 1,9 triliun.

Selain itu, kata Agus, pemerintah juga terus menghitung potensi pembengkakan subsidi listrik. Dia menyebut, beberapa risiko fiskal yang berpotensi membengkakkan subsidi listrik diantaranya adalah kekurangan pasokan gas untuk pembangkit, mundurnya jadwal operasi beberapa pembangkit listrik dalam proyek PLTU 10.000 mega watt (MW) sehingga pemakaian BBM untuk pembangkit berpotensi naik. "Itu semua ada cost (biaya, Red) nya," katanya.