BKH PGRI: HUT ke-77 RI Seharusnya jadi Ajang Penghargaan untuk Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Eko Wibowo punya harapan besar di HUT ke-77 RI. 

Dia mengatakan seharusnya momentum kemerdekaan ini jadi ajang pemberian penghargaan pemerintah pusat dan daerah kepada seluruh honorer di Indonesia.

Menurut Eko, saat ini pemerintah pusat dan daerah sibuk melakukan pendataan para guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik). Dengan pemetaan honorer, maka akan jelas berapa kebutuhan instansi terhadap guru dan tendik. 

"Kami berharap kepada pemerintah untuk mengangkat guru honorer dan tendik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Ekowi, panggilan Eko Wibowo, kepada JPNN.com, Rabu (17/8).

Dia berharap pengangkatan tersebut tanpa harus ikut tes. Seleksinya cukup didata pada masing-masing sekolah induk guru honorer mengabdi. Jadi, tegas Ekowi, hal itu akan membuat jelas pemetaannya. 

Selain itu, pendataan honorer harus transparans dan terbuka agar tidak ada tenaga siluman masuk menjadi PPPK 2022 dan 2023 ke depannya.

Wakil ketua PGRI Riau itu menambahkan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN—RB) harus  memberikan syarat mudah untuk pengangkatan ASN PPPK. “Jangan dipersulit lagi. Katanya ingin menyelesaikan masalah honorer pada 28 November 2023. Angkat saja langsung ASN PPPK," cetusnya.

Jika berlama -lama, terang Ekowi, dikhawatirkan persoalan honorer tidak selesai tepat waktu. Ketua IKA Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Suska Riau ini menyatakan seluruh honorer melihat akankah keseriusan pemerintah dibuktikan tahun ini hingga 2023. "Semoga saja bukan pemberi harapan palsu (PHP)," pungkasnya. (esy/jpnn)