BKN Belum Temukan Honorer K2 Bodong
jpnn.com - JAKARTA - Hingga hari ini, usulan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) yang masuk sampai 26 Mei, status masih aman. Artinya, dalam proses pemeriksaan Badan Kepegawaian Negara (BKN), belum ditemukan kejanggalan.
"Sampai saat ini dari bagian pengadaan PNS Pusat menyampaikan belum ditemukan permasalahan tersebut. Sedangkan dari daerah-daerah belum ada laporan yang masuk terkait honorer bodong," kata Kasubag Publikasi BKN Tomy Donardi kepada JPNN.com, Selasa (3/6).
BKN saat ini tengah memeroses usulan 3.742 NIP honorer K2, baik pusat dan daerah untuk tahun anggaran 2013. Selain itu, BKN juga memeroses usulan NIP untuk tahun anggaran 2014 sebanyak 2.893.
"Data ini akan terus berubah sesuai usulan yang masuk. Memang agak lambat, karena para pejabat pembina kepegawaian masih terfokus pada verifikasi dan validasi," terangnya.
Seperti diketahui, data BKN per 26 Juni menyebutkan, untuk formasi pusat tahun anggaran 2013 sudah masuk 80 usulan. Sedangkan daerah, yang masuk sebanyak 3.662 usulan.
Selain formasi tahun anggaran 2013, BKN juga sudah menerima usulan untuk 2014. Untuk instansi pusat yang sudah memasukkan usulan pemberkasan NIP honorer K2 sebanyak 76. Sedangkan usulan daerah yang masuk sebanyak 2.817.
"Total formasi honorer K2 tahun anggaran 2014 yang sudah masuk sebanyak 2.893 usulan. Usulan NIP honorer K2 tahun anggaran 2013 dan 2014 kita proses bersamaan," kata Tomy.(esy/jpnn)
JAKARTA - Hingga hari ini, usulan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) yang masuk sampai 26 Mei, status masih aman. Artinya, dalam proses pemeriksaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan