BKN Diminta Jangan Proses Kenaikan Pangkat PNS

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk tidak memproses berkas kenaikan pangkat PNS yang pendidikannya tidak sesuai dengan job-nya. Menurut Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Ramli Naibaho, banyak PNS yang menambah pendidikan S-1, S-2 atau S-3 mengajukan berkas kenaikan pangkatnya tidak sesuai dengan job-nya. Contohnya, PNS yang bekerja di instansi keuangan, tapi mengambil S-2 hukum atau politik.

"Yang begini kan tidak sinkron. Masa kerja di keuangan, tapi ambil Master Politik," ujar Ramli, yang dihubungi Sabtu (2/12).

Banyaknya kejadian seperti ini, lanjut Ramli, membuat Kementerian PAN & RB mulai tahun ini bekerjasama dengan BKN, akan melakukan penertiban. Setiap PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya untuk kemudian digunakan dalam kenaikan pangkat, harus sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misalnya, auditor keuangan harus mengambil pendidikan ekonomi akuntansi dan sebagainya.

"Sebenarnya itu sudah diatur dalam PP 99 Tahun 2000 jo PP 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS. Sayangnya, PP ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya," tuturnya pula.