BKN Diminta Pantau Pungli Pengurusan NIP
Selasa, 08 Februari 2011 – 02:52 WIB

BKN Diminta Pantau Pungli Pengurusan NIP
JAKARTA--Ada-ada saja yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk untung dari penerimaan CPNS. Mulai dari penetapan formasi CPNS, pembukaan lowongan, pemasukan berkas, tes tertulis, psikotes, pengumuman, hingga pemberkasan NIP, dicoba dijadikan ladang uang bagi mereka. Seperti yang terjadi di Sulut. Dia meminta para CPNS yang dimintakan uang pelicin untuk proses NIP sebaiknya melaporkan masalah tersebut. "Mungkin banyak yang mengalami kejadian seperti itu tapi tidak berani melapor, apalagi kalau mereka sudah lulus. Kalau tidak lulus baru ramai-ramai melaporkan," ucapnya.
Beberapa CPNS mengaku dimintai uang pelicin sebesar Rp 100 ribu oleh oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diberikan pada pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN). "Katanya sih kalau mau NIP-nya cepat keluar, kumpul uang Rp 100 ribu per orang. Uang itu akan diserahkan ke orang BKN untuk mempercepat proses penerbitan NIP," aku salah satu CPNS yang minta namanya tidak diekspos.
Baca Juga:
Terhadap kasus ini, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan menegaskan, pengurusan NIP gratis dan tidak ada bayaran sepeserpun. "Waduh, kok pakai bayar-bayar. Tidak ada itu, mulai proses seleksi sampai penerbitan NIP gratis," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Senin (7/2).
Baca Juga:
JAKARTA--Ada-ada saja yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeruk untung dari penerimaan CPNS. Mulai dari penetapan formasi CPNS,
BERITA TERKAIT
- Iwakum Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Ajudan Panglima TNI
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ke Magelang, Prabowo Akan Pimpin Parade Senja di Retret Kepala Daerah
- Kementan Bersama NCA dan UGM Menggelar Konsultasi Bekerja di Pertanian Jepang
- Kepala BKN: PNS & PPPK Aset Negara, Harus Dilindungi, Ditingkatkan Kesejahteraannya
- Ahmad Ali Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus TPPU Rita Widyasari