BKN Dituding Terlibat Mafia Honorer

Menurutnya, praktek ini terjadi karena diduga ada kerjasama antara pegawai di pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi hingga pusat, dengan oknum pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Diakui Zainun, DPR sudah banyak mendengar adanya fenomena tersebut, namun tidak bisa mengurainya, membongkar sampai menghilangkan praktek tersebut. “Kita tidak tahu mengurainya bagaimana, karena seperti orang buang angin, siapa orangnya kita tidak tahu," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, banyak korban yang tertipu, sudah bayar agar masuk Kategori I (KI), tapi ternyata tidak. Atau bayar agar masuk dari Kategori II ke KI.

"Kita dengar semua hal itu, tapi sangat sulit untuk membongkarnya,” ujar dia. Berdasarkan informasi yang masuk dan sepengetahuan dia,  praktek tersebut terjadi tidak hanya di BKD dan BKN, tapi juga melibatkan pegawai di Pemkot, Pemda, Pemprov, dan pemerintah pusat. “Mereka kerja bareng, tidak mungkin kalau hanya BKD atau BKN saja," ungkapnya.