BKN Menyiapkan Aturan Baru, Seluruh PNS Siap-Siap ya

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai menyiapkan pengintegrasian sistem penilaian kinerja instansi pemerintah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas.
Simpegnas yang dikelola BKN ini untuk menerapkan sistem manajemen kinerja nasional.
Direktur Kinerja ASN BKN Achmad Slamet mengatakan pembangunan sistem manajemen kinerja terintegrasi mulai diterapkan pada 2022.
Tahapannya diawali dengan proses integrasi sistem penilaian kinerja sejumlah instansi pemerintah sebagai pilot project sebelum diimplementasikan secara nasional ke seluruh instansi pusat dan daerah.
Selain mulai menjalankan proses integrasi sistem manajemen kinerja, Achmad menyampaikan bahwa Direktorat Kinerja BKN juga secara beriringan melakukan diseminasi peralihan pola manajemen kinerja yang sebelumnya berorientasi kepada penilaian kinerja berbasis PP 46 Tahun 2011 menjadi berbasis PP 30 Tahun 2019 yang kemudian diturunkan ke dalam PermenPAN-RB 8 Tahun 2021.
“Manajemen kinerja yang berorientasi pada PP 30 Tahun 2019 memuat satu rangkaian penilaian kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, tindak lanjut penilaian kinerja, sampai dengan penerapan reward and punishment sesuai kinerja,” tuturnya yang dikutip dari laman BKN, Selasa (16/11).
Achmad juga menyampaikan bahwa tahapan penilaian kinerja saling berkaitan satu sama lain.
Keberhasilan penyusunan perencanaan kinerja juga menentukan keberhasilan penilaian kinerja.
BKN menyiapkan aturan baru soal sistem penilaian kinerja instansi pemerintah yang akan berlaku tahun depan, para PNS perlu tahu.
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- 2 Kabar Gembira untuk PNS, PPPK, dan Honorer
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?