BKN Minta ASN Berhati-hati di Tahun Politik
jpnn.com - PENAJAM PASER UTARA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis akan diberikan sanksi.
Oleh karena itu, BKN mengingatkan ASN harus berhati-hati di tahun politik dan tidak terlibat politik praktis yang dapat mengakibatkan terkena sanksi.
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru mengatakan bahwa tingkatan sanksi yang diberikan tidak lagi ringan.
"Namun, sanksi sedang hingga berat," kata Otok Kuswandaru di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/12).
Pada sosialisasi kebijakan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 tersebut, dia menyatakan bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti terlibat langsung politik praktis.
"Jadi, ASN agar berhati-hati di tahun politik saat ini, karena banyak hal yang dapat menyebabkan ASN terlibat politik praktis," katanya.
ASN dan tenaga harian lepas (THL) tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan umum (pemilu).
Pada masa kampanye saat ini, sanksi ringan sudah ditiadakan.
BKN menegaskan sanksi akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti terlibat langsung politik praktis.
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Info Terbaru KemenPAN-RB Soal RPP Manajemen ASN
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Serius, MenPANRB Bikin Terobosan, Semua Honorer TMS Ikut Seleksi PPPK 2024 Tahap 2