BKN Pastikan Tak Terpengaruh Intervensi Dewan

Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat sudah menjelaskan, 17 honorer K1 dimaksud terancam dicoret gara-gara Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai tenaga honorer ditandatangani oleh Ketua DPRD pada 2005. Padahal, Ketua DPRD tak punya kewenangan mengangkat tenaga honorer.

Bagaimana jika intervensi politik dari DPRD Medan dan Komisi II DPR semakin kencang pascadibeberkannya data 17 honorer K1 itu? Tumpak Hutabarat memastikan, BKN tidak akan peduli. Jika memang tidak memenuhi persyaratan, maka honorer dimaksud tidak akan diangkat jadi CPNS.

"Meski ada aspek politik, BKN tetap melihat dokumennya. Jika tidak memenuhi persyaratan, kita kita tolak," terang Tumpak kepada JPNN kemarin (27/1).

Tumpak juga blak-blakan, bahwa pihak yang keberatan terhadap honorer yang diangkat dengan SK Ketua DPRD itu justru datang dari pihak Pemko Medan sendiri. "Yang protes sekdanya, bukan masyarakat," ujar Tumpak.