BKN Percepat Penyusunan Regulasi Gaji dan Tunjangan PNS

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengintensifkan pembahasan rumusan penerbitan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni menyangkut urgensi kebijakan kesejahteraan PNS.
Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, ada tiga pendekatan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan sistem kompensasi PNS.
Pendekatan pertama adalah position based income atau pendekatan yang memerhatikan pada jabatan seseorang.
Pendekatan kedua adalah person based income. Pendekatan ini berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja atau trackrecord-nya.
Selanjutnya pendekatan yang ketiga adalah performance based salary system yakni seseorang mendapatkan gajinya berdasarkan kinerjanya.
"Untuk mendesain gaji dan fasilitas PNS dapat menggunakan salah satu atau pendekatan tersebut atau dengan pendekatan kombinasi, karena sense of equity itu menjadi basis untuk kami penuhi," terang Bima, Senin (30/11).
Sementara Deputi Bidang Pembinaan manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan dua prinsip kompensasi, yakni prinsip direct atau secara langsung.
Contohnya gaji, tunjangan, komisi, bonus.
BKN mengintensifkan pembahasan peraturan pelaksanaan tentang kompensasi (gaji dan tunjangan) yang diterima PNS sesuai amanat UU ASN
- ASN Palembang yang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Akan Ditindak Tegas
- Dirut ASABRI: Kesehatan & Keselamatan Para Pejuang Negeri Adalah Prioritas Utama Kami
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan PPPK 2024 Dilantik, Kepala BKN Sematkan Pesan Penting
- Sudah Banyak Honorer Lulus PPPK 2024 Dilantik Sebelum Lebaran, Alhamdulillah
- Pelantikan PPPK 2024 Tahap 1, Kepala BKN: Perjanjian Kerja Ini Berbatas Waktu
- 9.051 PPPK 2024 Daerah Ini Resmi Dilantik, Kepala BKN Beri Pesan Penting