BKN Percepat Penyusunan Regulasi Gaji dan Tunjangan PNS
jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengintensifkan pembahasan rumusan penerbitan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni menyangkut urgensi kebijakan kesejahteraan PNS.
Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, ada tiga pendekatan yang harus diperhatikan dalam menyiapkan sistem kompensasi PNS.
Pendekatan pertama adalah position based income atau pendekatan yang memerhatikan pada jabatan seseorang.
Pendekatan kedua adalah person based income. Pendekatan ini berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja atau trackrecord-nya.
Selanjutnya pendekatan yang ketiga adalah performance based salary system yakni seseorang mendapatkan gajinya berdasarkan kinerjanya.
"Untuk mendesain gaji dan fasilitas PNS dapat menggunakan salah satu atau pendekatan tersebut atau dengan pendekatan kombinasi, karena sense of equity itu menjadi basis untuk kami penuhi," terang Bima, Senin (30/11).
Sementara Deputi Bidang Pembinaan manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan dua prinsip kompensasi, yakni prinsip direct atau secara langsung.
Contohnya gaji, tunjangan, komisi, bonus.
BKN mengintensifkan pembahasan peraturan pelaksanaan tentang kompensasi (gaji dan tunjangan) yang diterima PNS sesuai amanat UU ASN
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Somasi Guru Supriyani, 2 Kepala Polisi Dicopot, Pembina Honorer Khawatir
- Taspen Pastikan Kelancaran Penyaluran Dana Pensiun kepada 3,1 Juta Peserta
- Anggap ASN di Boyolali Tak Netral, Tim Pengawal Demokrasi Somasi Plt BKN